Ahli Ketenagakerjaan: Ketentuan Upah Minimun Dalam RUU Cipta Kerja Akan Berdampak Positif Bagi Pekerja

Kerjasejahtera.net – Aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), dianggap menguntungkan pekerja. Sebab upah minimum kabupaten/kota dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
 
“Menurut saya ketentuan upah minimum di dalam RUU Cipta Kerja itu akan berdampak positif untuk beberapa hal,” ujar Pengamat Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (IClaw), Hemasari Dharmabumi di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
 
Menurut dia, dampaknya tidak negatif seperti yang dinarasikan beberapa pihak. Buruh dan pekerja akan mendapat kenaikan upah dengan standar baru di tingkat provinsi.

RUU Ciptaker, kata Hemasari, menyederhanakan pengupahan yang dinilai sangat membingungkan saat ini. Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat dengan 28 jenis upah minimum.
 
Pasalnya, tiap kabupaten/kota punya standar upah berbeda. “Jadi apakah ini dampaknya sangat negatif? Tidak, karena Indonesia sekarang ini terdapat lebih dari 333 jenis upah minimum,” kata dia.
 
Menurut dia, RUU Ciptaker telah mengembalikan tujuan utama dari penetapan upah minimum. Yakni sebagai jaring pengaman.
 
Selain itu, RUU Ciptaker juga mengatur upah minimum bagi pekerja dan buruh baru. Rinciannya yakni mereka dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
 
Menurut Hemasari upah minimum menjadi patokan untuk menentukan besaran gaji tenaga kerja yang lebih senior. Pekerja yang telah mengabdi lebih dari satu tahun harus mendapat upah di atas ketentuan minimum.
 
“Nah pertanyaannya bagaimana cara menetapkannya upah yang di atas upah minimum itu? UU mengatakan dirundingkan antara buruh dan perusahaan,” kata Hemasari.
 
Artinya, kata dia, buruh bisa bernegosiasi dengan perusahaan melalui perwakilan atau serikat pekerja. Sehingga fungsi perundingan diutamakan dalam aturan tersebut.
 
Pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dalam RUU Cipta Kerja. Sedangkan, upah minimum kabupaten/kota dihilangkan.
 
Upah minimum dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur upah minimum mengacu pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram