Memutus Praktik Korupsi dalam Perizinan Industri Padat Karya

Kerjasejahtera.net – Kesadaran akan maraknya praktik korupsi dalam perizinan industri padat karya mendorong pemerintah menghadirkan RUU Cipta Kerja. Melalui rancangan kebijakan ini, pemerintah berharap akan ada upaya mereformasi regulasi yang tidak efisien dan sarat laku korupsi di dalamnya.

Sebagaimana kita ketahui, industri padat karya punya kemampuan khusus menyerap tenaga kerja secara signifikan. Hanya saja, eksistensinya nyaris tidak pernah benar-benar berfungsi lantaran regulasi di dalamnya yang amburadul.

Melalui RUU Cipta Kerja, persoalan tersebut kembali hendak diretas. Itulah mengapa banyak pihak turut mendukung kehadiran rancangan kebijakan ini. Mulai dari akademisi, pakar hukum, hingga ekonom, semua tampak mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran RUU Cipta Kerja.

Meski demikian, tetap saja ada pihak-pihak yang tidak sepakat dan malah beralih menolak kehadiran RUU Cipta Kerja. Entah karena alasan apa. Mungkin saja karena mereka tidak senang jika ada perubahan siginifikan terjadi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terlepas dari itu, dengan RUU Cipta Kerja, negara tampak benar-benar hadir melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru yang luas. Upaya ini akan menyerap 7 juta pengangguran, 2 juta angkatan kerja baru, jutaan masyarakat yang terkena PHK akibat wabah Covid-19, serta jutaan tenaga kerja buruh harian lepas.

Salah satu mediumnya, selain melalui UMKM, adalah industri padat karya.

Lantaran regulasinya yang saat ini tidak mendukung bahkan cenderung menyulitkan untuk berkembang, dibuatlah RUU Cipta Kerja sebagai solusi. Ada kesadaran dari pemerintah bahwa industri padat karya merupakan sektor yang paling rentan terkena biaya-biaya yang tidak diperlukan terkait kewenangan pemerintah daerah.

Misalnya, berdasarkan data EODB 2020, waktu pengurusan perizinan konstruksi bangunan (dealing with construction permits) di Indonesia dapat memakan waktu hampir 200 hari.

Tentu itu menjadi salah satu kendala besar dan cukup pelik bagi sektor manufaktur. Bayangkan saja, hanya untuk mengurus perizinan bangunan, dengan birokrasi yang berbelit-belit, orang harus menempuhnya hampir 1 tahun.

Nah, seperti diujarkan pula oleh peneliti The Indonesian Institute Rifki Fadilah, kendala seperti itulah yang memicu berkembangnya institutional corruption. Ini dilakukan oleh pihak perusahaan maupun instansi pemerintah untuk mempercepat birokrasi perizinan tersebut.

Dengan skema RUU Cipta Kerja, biaya-biaya yang tidak diperlukan itulah yang hendak akan dihapuskan. Institutional corruption akan dihapuskan melalui kemudahan berusaha. Pada akhirnya, iklim kondusif untuk investasi akan tercipta. Daya saing Indonesia dan kesejahteraan masyarakat turut akan mengambil bentuk nyatanya.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram